DEMOKRASI

DEMOKRASI

  1. Demokrasi

Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian:

  1. Pengertian secara bahasa

Dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahsa Yunani, yaitu demosi  yang berarti rakyat dan cratos dan cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemeri ntahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

  2. Pengertian secara istilah

Secara istilah, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokratis adalah rakyat.

Demokrasi juga dapat berarti sebagai suatu sistem bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintah yang memberikan kekuasaan pada rakyat di negara itu dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

  1. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Pollybius pada umumnya memedakan bentuk pemerintahan menjadi:

Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang Buruk

  • Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
  • Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi
  • Aritokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk rakyat banyak
    • Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu sendiri
    • Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
      • Mobokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak malahan menimbulkan kekacauan.
 
   
   

 

Dalam pemerintahan demokrasi, kekuasan berada ditangan rakyat mengandung tiga pengertian yaitu:

  1. Pemerintah berasal dari rakyat
  2. Pemerintah dijalankan oleh rakyat
  3. Pemerintah ditujukan untuk rakyat

 

 2. Budaya Demokrasi

Pada zaman sekarang, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan saja tetapi menjadi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dipahami tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan tetapi juga pola hidup atau pandangan hidup dari pemerintahan dan masyarakat yang mencerminkan adanya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai pola hidup dan pola sikap berbangsa dan bernegara tidak hanya membutuhkan pemerintahan demokrasi, tetapi juga budaya demokrasi.

Suatu negara dapat dikatakan memiliki pemerintahan demokrasi apabila memenuhi kriteria, yaitu:

  1. Pemerintah demokrasi yang berwujud pada adanya institusi demokrasi.
  2. Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adnya budaya (kultur) demokrasi.

Keduanya berkaitan dan saling mendukung. Suatu negara yang memiliki pemerintahan demokrasi, tetapi masyarakatnya tidak memiliki dan menjalankan nilai-nilai demokrasi, maka pemerintahan yang dijalankan itu akan rusak atau tidak tegak. Sebaliknya, suatu masyarakat demokrasi tetapi tidak memiliki pemerintahan demokrasi, maka suli terwujud negara demokrasi.

Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang memiliki dan menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai itu diamalkan menjadi kebiasaan sehingga menghasilkan masyarakat yang berbudaya demokrasi. Nilai-nilai demokrasi adakah nilai-nilai kehidupan yang dianggap baik untuk diyakini, disepakati, dan dijalankan dalan kehidupan berdemokrasi.

Nilai-nilai demokrasi tidak tumbuh dengan endirinya. Nialai-nilai demokrasi harus ditanamkan, diajarkan, dan disosialisasikan kepada generasi muda. Salah satunya melalui pendidikan. Kemudian nilai-nilai demokrasi perlu dipraktikkan dalam kehidupan. Penerapan niali demokrasi dalam kehidupan bersama akan membentuk budaya demokrasi masyarakat.

 

 3. Sikap Positif Terhadap Penerapan Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi perlu dikembangakan dimasyarakat. Demokrasi juga harus diterapkan atau dipraktikkan dalam berbagai kegiatan kehidupan. Dalam budaya demokrasi, tingkah laku, sikap, dan tindakan masyarakat akan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Niali-nilai demokrasi tersebut akan berkembang menjadi norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang memiliki budaya demokrasi akan sangat mendukung kelangsungan hidup negara demokrasi.

  1. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat
  • Contoh penerapan budaya demokrasi dilingkungan keluarga:

–          Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara

–          Menghargai pendapat anggota keluarga lain

–          Senantiasa musyawarah untuk pembagian pekerjaan rumah

  • Contoh penerapan budaya demokrasi dilingkungan masyarakat

–          Bersedia mengakui keslahan yang telah dibuat

–          Kesediaan hidup besama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi

–          Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya

 2. Penerapan budaya demokrasi di kehidupan bernegara

–          Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas

–          Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya

–          Memiliki kejujuran dan integritas

–          Memiliki rasa bertanggung jawab kepada publik

–          Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan

 4. Pemimpin yang Ideal Dalam Negara Demokrasi

Karakter masyarakat asli Indonesia yang santun dan ramah merupakan modal mental positif yang tinggi. Masalah dalam kepemimpinan adalah moral. Sumber krisis yang berkepanjangan dewasa ini tak dapat dilepaskan dari masalah moral politik dan kepemimpinan yang buruk. Untuk keluar dari krisis dan tampil sebagai negara yang maju dan berwibawa kita membutuhkan seorang pemimpin yang beriman, berilmu, terampil, dan demokratis.

 

  1. Proses Pemilihan Pemimpin yang Baik

Secara garis besar menjadi seorang pemimin dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

  1. Melalui penunjukkan atau pengangkatan

Pemimpin dari hasil suatu penunjuk atau pengangkatan. Misalnya pemimpin lama menunjuk calon penggantinya.

  1. Melalui Pemilihan

Yaitu pemimpin yang muncul karena dipilih oleh orang-orang yang ada diwilayah yang bersangkutan. Jadi, pemilihan seperti ini sesuai dengan prinsip demokrasi karena dipilih oleh rakyat.

 2.Pemilihan Pemimpin di Indonesia

Sebagai negara demokrasi, bangsa Indonesia berupaya melaksanakan pemilihan pemimpin secara demokratis. Pemilihan secara demokratis juga dilakukan pada berbagai organisasi dan kelompok. Mereka terlebih dahulu bermusyawarah dan melakukan pemilihan untuk menentukan pemimpinnya.

  3. Pemilhan presiden dan wakil presiden

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 6A bahwa Presidn dan Wakil Presien Republik Indonesia dipilh secara langsung oleh rakyat. Ketentuan mengenai pemilihan Preiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai berikut:

–          Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

–          Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilhan Umum

–          Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden

–          Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang 

 

Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden adalah UU No. 23 Tahun 2003. Kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan sebagai satu rangkaian dengan pemilu untuk enggota legislatif dan yang akan melantik presiden dan wakil presiden adalah Majelis Permusyawaratan rakyat.

 4. Pemihan anggota DPR, DPD, dan DPRD

Berdasarkan  UUD NRI Tahun 1945 Pasal 19 disebutkan bahwa anggota DP dipiih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi, terdapat pemilu anggota DPR di samping pemilu presiden dan wakil presiden. Undang-undang yang mengatur pemilu anggota DPR tersebut adalah Undang-undang No.2  Tahun2003 tentang Pemilhan Umum Anggo DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut ketentuan undang-undang tersebut bahwa peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Partai politik menyusun daftar nama calon anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partainya. Pada saat pemunggutan suara, rakyat dapat memilih secara langsung calon anggota DPR dan DPRD tersebut sekaligus partainya.

 

 

Daftar Pustaka:

Wijianto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s