HAK AZASI MANUSIA

A.    Hak Azasi Manusia (HAM)
Sebagian ahli mengatakan bahwa hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya manusia didalam kehidupan manusia. Ahli yang lain berpendapat hak azasi adalah hak yang bersifat azasi artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dan hakikatnya bersifat universal (umum).
Dapat disimpulkan hak azasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sehingga hak azasi itu tidak dapat dipisahkan dari kepribadian manusia itu sendiri. Secara garis besar hak azasi meliputi :
1.    Hak untuk hidup
2.    Hak untuk merdeka, dan
3.    Hak untuk memiliki sesuatu
Jadi, hak azasi manusia adalah hak yang berasal dari harkat, martabat, dan kodrat manusia yang lahir bersama an dengan kelahiran manusia itu.  Hak ini bersifat universal, artinya berlaku dimana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hakikat hak kebebasan manusia adalah penghargaan, pengakuan terhadap potensi, dan harga diri manusia menurut kodratnya.
Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan pernyataan umum tentang hak-hak kebebasan manusia (Universal Declaration of Human Right) dijabarkan menjadi 6 macam yaitu :
1.    Hak azasi pribadi (Personal Right )
2.    Hak azasi ekonomi (Property Right)
3.    Hak azasi social dan kebudayaan (Social and Cultural)
4.    Hak azasi persamaan hukum dan pemerintahan (Rights of Legal Equality)
5.    Hak azasi politik (Political Rights)
6.    Hak azasi untuk mendapatkan perlakuaan tata cara peradilan dan perlindungan peradilan (Procedural Rights)
Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dikatakan, “hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Hak azasi manusia menurut sifatnya terbagi menjadi dua macam yaitu:
1.    Hak azasi manusia klasik adalah hak azasi yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini meliputi hak hidup, hak kebebasan memeluk agama, dan kebebasan mengemukakan pendapat atau buah pikiran.
2.    Hak azasi social adalah hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik lahiriah maupun rohaniah. Hak manusia memperoleh kebahagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti hak memiliki sesuatu dan memperoleh pendidikan.

B.    Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945
Dalam pandangannya bangsa Indonesia, hak-hak azasi manusia lebih menitikberatkan pada tujuan untuk memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jaminan dan pengakuan hak kebebasan azasi manusia dalam UUD’45 terdiri atas pengakuan akan hak-hak azasi kebebasan manusia sedunia. Hal ini kita lihat didalam pembukaan UUD’45
1.    Alinea pertama
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan …”   
    Alinea ini menunjukan pengakuan atas hak-hak azasi berupa hak kebebasan dan kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan oleh bangsa lain.
2.    Alinea kedua
“… mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ”
Alinea ini tersirat pengakuan terhadap hak-hak azasi dibidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan.
3.    Alinea ketiga
“… atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas…”
        Alinea ini mengakui bahwa semua itu adalah berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyatakan pengakuan hak-hak azasi terhadap kehidupan dan kepercayaan beragama.
4.    Alinea keempat
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dam seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”
Alinea ini dirumuskan tentang dasar filsafat negara Pancasila yang syarat dengan pengakuan akan hak-hak azasi manusia.
Dalam batang tubuh UUD 1945 hak-hak azasi manusia  setiap warga negara diatur dalam berbagai pasal antara lain:
–    Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum
–    Hak atas penghidupan yang layak
–    Hak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
–    Hak atas kebebasan beragama
–    Hak atas mendapatkan pendidikan

C.    Paham Kebebasan yang dianut Bangsa Indonesia

Kewajiban azasi adalah kewajiban setiap pribadi untuk berbuat agar eksistensi negara atau masyarakat dapat dipertahankan. Negara harus memiliki kemampuan menjamin hak azasi warga negaranya. Jadi, disamping hak-hak azasi yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terdapat juga kewajiban azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak menganut paham individualisme atau totaliterisme. Dalam negara liberal, kebebasan individual lebih menonjol dimana segala sesuatu mengacu kepada kepentingan individu. Sebaliknya, dalam negara totaliter, kepentingan dan kekuasaan negara sangat menonjol, artinya segala sesuatu selalu bertolak demi kepentingan dan kekuasaan negara.
Bagaimanakah paham yang dianut di Indonesia ? Negara Indonesia mempunyai pandangan bahwa dalam pengakuan hak-hak azasi manusia harus mengandung keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Artinya kepentingan pribadi tidak boleh merusak kepentingan bersama dan sebaliknya kepentingan bersama tidak boleh mematikan kepentingan pribadi. Paham ini dikenal dengan kekeluargaan atau integralistik. Demikian juga dengan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 harus terjadi secara timbal balik, serasi, selaras, dan seimbang.
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak azasi dan kewajiban azasi warga negara Indonesia, baik secara tersurat maupun tersirat. Pengaturan secara tersurat dapat dibaca dalam keseluruhan isi Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Batang Tubuh dan penjelasan. Adapun pengaturan yang bersifat tersirat harus dipahami dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan filosofi yang terkandung didalam Pancasila, sebagaimana dijabarkan didalam pasal-pasal UUD1945.
1.    Hak-hak pribadi
–    Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
–    Hak memiliki benda
–    Hak mempunyai pekerjaan
–    Hak menjalankan agama
–    Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
–    Hak mendapatkan kedudukan yang sama didalam hukum
–    Hak azasi sosial dan kebudayaan
2.    Hak warga negara dalam UUD 1945
–    Tiap-tiap wrga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2, UUD 1945)
–    Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang (pasal 28, UUD 1945)
–    Kemerdekaan untuk memeluk agama (pasal 29 ayat 2, UUD 1945)
–    Pembelaan negara (pasal 30 ayat 1, UUD 1945)
–    Mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1, UUD 1945)
–    Perlindungan hukum (pasal 27, UUD 1945)
3.    Kewajiban warga negara
–    Menjunjung peraturan dan hukum (pasal 27, UUD 1945)
–    Mendukung pemerintahan (pasal 27, UUD 1945)
–    Membela negara (pasal 30, UUD 1945)
–    Membayarkan pajak (sesuai UUD 1945 pasal 1945)

D.    Lembaga Hak Azasi Manusia di Indonesia
Agar hak-hak azasi manusia ini dapat berjalan dengan baik, dan setiap pelanggarnya mendapatkan hukuman perlu adanya lembaga yang mengurus hak azasi manusia. Lembaga-lembaga ini ada yang berskala internasional dan nasional. Dengan adanya keberadaan lembaga-lembaga ini, hak-hak manusia terjamin kelangsungannya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi setiap hak azasi warga negara Indonesia.
Lembaga –lembaga untuk menegak HAM terdapat lembaga-lembaga yang terlibat dalam menegakkan HAM di Indonesia sebagai berikut:
1.    Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)
Anggota Komnas HAM dipilh dari warga negara Indonesia berasal dari kelompok masyarakat berikut ini
–    Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak azasi manusianya
–    Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, atau pengemban profesi hukum
–    Berpengalaman dibidang legislatif, eksekutif dan lembaga tinggi negara
–    Tokoh agama, pemuka masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruaan tinggi
Undang-undang No. 39 Tahun 1999, bahwa keanggotaan Komnas HAM berjumlah 35 orang yang diangkat oleh presiden atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat, jabatan anggota Komnas HAM selam 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 kali masa jabatan.
Berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999, tujuan pembentukkan Komnas HAM sebagai berikut:
–    Mengembangkan kondisi yang kondustif bagi pelaksanaan hak azasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM
–    Meningkatan perlindungan dan penegakan hak azasi manusia guna berkembanganya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Agar tujuan yang dinyatakan dan penegakan hak azasi manusia tersebut tecapai Komnas HAM melaksanakan Fungsi-fungsi yaitu:
–    Pengkajian dan penelitian tentang hak azasi manusia
–    Penyuluhan tentang hak azasi manusia
–    Pemantauan tentang hak azasi manusia
–    Mediasi tentang hak azasi manusia
Dalam menjalankan tugasnya Komnas HAM mempunyai badan perlengkapan  sebagai berikut:
–    Sidang Paripurna, dalam sidang paripurna ini dibahas mengenai peraturan tata tertib, program kerja dan mekanisme kerja Komnas HAM. Sidang paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kerja Komnas HAM
–    Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Jabatan sekjen Komnas HAM harus dijabat oleh seorang Pegawai Negeri (Pasal 81 ayat 3 No. 39)
Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM menjalankan peran dalam konteks negara Indonesia sebagai berikut:
–    Salah satu lembaga penggerak dalam menjalankan perlindungan hak azasi manusia
–    Salah satu lembaga yang melaksanakan kajian tentang hak azasi manusia
–    Salah satu lembaga yang turut srta secara aktif dalam menegakkan hak azasi manusia
–    Salah satu lembaga yang bergerak sebagai perantara (media) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hak azasi manusia

2.    Pengadilan Hak Azasi Manusia (Pengadilan HAM)
Lembaga pengadilan hak azasi manusia adalah lembaga pengadilan yang khusus menangani pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang dianggap berat dalam Undang-undang No.26 tahun 2000 sebagai berikut:
–    Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
•    Membunuh anggota kelompok
•    Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
•    Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemushanan secara fisik baik seluruh maupun sebagian
•    Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
•    Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
–    Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap sipil dengan cara:
•    Pembunuhan
•    Perbudakan
•    Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
•    Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya
•    Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya
Daerah hukum Pengadilan HAM setingkat dengan Pengadilan Negeri, wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri. Tugas dan wewenang Pengadilan HAM meliputi sebagai berikut:
–    Pengadilan HAM bertugas dan berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak azasi manusia yang berat
–    Pengadilan HAM  juga berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah RI oleh warga negara Indonesia
–    Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

3.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang bersifat independen dengan maksud untuk memberi bantuan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga bantuan hukum dikelola secara mandiri oleh anggota masyarakat yang memiliki kemampuan hukum dan kepedulian yang tinggi untuk menegakkan keadilan bagi anggota masyarakat yang kurang mampu atau yang memiliki kesulitan tentang hukum. Dalam melaksanakan perannya, LBH membantu para korban penindasan tindakan sewenang-wenangnya atau korban kejahatan HAM dengan keahlian dibidang hukum dan HAM yang dimilikinya. Para aktivitis di LBH berbeda dengan tenaga kerja satu profersi yang melakukan tugasnya karena memperoleh bayaran. Para aktivitis LBH bekerja dengan mengabdi karena tujuannya untuk membantu masyarakat menegakkan keadilan dan HAM.
 
Daftar Pustaka:
Riswanda, Drs. Marga, dkk. 2006. Belajar Efektif Kewarganegaraan. Jakarta:Intimedia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s